Tanggal 20 Maret 2023, pemerintah menggebrak dengan pengumuman kebijakan yang seharusnya menjadi terobosan besar: pemberian bantuan subsidi untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), terutama motor listrik. Namun, seiring berjalannya waktu, implementasi kebijakan ini jauh dari harapan pemerintah. Pada kenyataannya, penjualan sepeda motor listrik di Indonesia masih jauh dari mencapai potensinya. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan serapan program subsidi atau bantuan pembelian motor listrik pada 2023 mencapai 11.532 unit atau sekitar Rp78 miliar dari kuota yang ditargetkan mencapai 200 ribu unit dengan anggaran Rp1,4 triliun. Melihat angka tersebut, bisa dikatakan sebagai Kebijakan Subsidi Motor Listrik di tahun 2023, Gagal..!
Beberapa faktor krusial dapat diidentifikasi sebagai penyebab utama kegagalan mencapai target maksimal dalam adopsi teknologi ramah lingkungan ini antara lain:
Kebijakan Subsidi yang Tidak Tepat Sasaran
Salah satu hambatan utama dalam meningkatkan adopsi sepeda motor listrik adalah kebijakan subsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Meskipun pemerintah berupaya memberikan insentif melalui subsidi, namun kurangnya pemahaman tentang karakteristik pasar sepeda motor di Indonesia membuat kebijakan ini tidak selaras dengan kebutuhan konsumen.
Adanya ketidaksesuaian antara tujuan mulia mendorong kendaraan ramah lingkungan dan implementasi yang belum pas dengan dinamika pasar otomotif Tanah Air menjadi titik kritis. Kebijakan yang kurang terarah menyebabkan ketidakcocokan antara apa yang diinginkan oleh pemerintah dan apa yang diharapkan oleh konsumen, sehingga mengurangi daya tarik motor listrik di pasar.
Kegagalan Pebisnis dalam Memahami Karakter Konsumen
Penjualan sepeda motor listrik juga terkendala oleh kegagalan pebisnis Sepeda Motor Listrik yang telah ada saat ini, dalam memahami karakter konsumen di Indonesia. Contohnya: Resale value, penggunaan motor untuk perjalanan jarak jauh, dan multifungsionalitas menjadi aspek penting yang terkadang terabaikan. Banyak produsen gagal memahami bahwa konsumen sepeda motor di Indonesia cenderung sangat memperhatikan nilai jual kembali atau resale value. Kebijakan subsidi yang tidak mempertimbangkan faktor ini dapat jadi penghalang utama bagi konsumen untuk beralih ke sepeda motor listrik.
Pola Bisnis yang Tidak Sesuai dengan Kondisi Pasar
Pola bisnis yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pasar di Indonesia turut berkontribusi pada rendahnya penjualan sepeda motor listrik. Pola bisnis yang kurang mendukung, terutama terkait dengan proses distribusi, pelayanan purna jual, dan infrastruktur pengisian daya, menjadi kendala utama.
Kurangnya infrastruktur pengisian daya yang memadai membuat konsumen ragu untuk beralih ke sepeda motor listrik, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Inovasi dalam pola bisnis, termasuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan purna jual yang lebih baik, menjadi langkah krusial untuk meningkatkan adopsi sepeda motor listrik di Indonesia.
Secara keseluruhan, jika ingin mencapai keberhasilan dalam mendorong penjualan sepeda motor listrik di Indonesia, pemerintah, pebisnis, dan pelaku industri perlu menyelaraskan kebijakan, memahami karakter konsumen, dan mengembangkan pola bisnis yang lebih sesuai dengan kondisi pasar Tanah Air.